Kasus Korupsi Jabatan Bupati Pati
Kasus Korupsi Jabatan Bupati Pati Komisi Pemberantasan Korupsi kini sedang mendalami kasus dugaan jual-beli jabatan yang menyeret Bupati Pati, Sudewo. Pada Rabu, 28 Januari 2026, penyidik memeriksa sepuluh orang saksi di Mapolresta Pati untuk mengumpulkan bukti baru. Fokus utama pemeriksaan ini adalah menelusuri aliran uang yang terkumpul dari para calon perangkat desa. Juru bicara lembaga antirasuah tersebut menyatakan bahwa keterangan para saksi sangat penting guna memperkuat konstruksi perkara pemerasan ini.
Para saksi yang hadir berasal dari berbagai latar belakang jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Beberapa di antaranya meliputi Kepala Dinas PMD Kabupaten Pati, ajudan pribadi bupati, hingga sejumlah kepala desa aktif. Pemeriksaan secara maraton ini bertujuan untuk memetakan peran masing-masing pihak dalam skandal besar tersebut. Oleh karena itu, penyidik terus menggali informasi mengenai mekanisme pengumpulan dana yang diduga berlangsung secara sistematis.
Modus Operandi Pengisian Jabatan
Kasus ini mencuat setelah tim penindakan melakukan operasi tangkap tangan pada pertengahan Januari lalu. Sudewo diduga kuat memanfaatkan wewenangnya untuk mengkomersilkan ratusan posisi perangkat desa yang akan dibuka tahun ini. Dalam menjalankan aksinya, sang bupati melibatkan tiga kepala desa sebagai operator lapangan yang bertugas menarik uang dari para kandidat. Maka dari itu, skema ini melibatkan jaringan yang cukup rapi untuk menjangkau para pencari kerja di tingkat desa.
Para tersangka mulai merancang rencana jahat ini sejak akhir tahun 2025 yang lalu. Tim penyidik mengendus adanya Tim 8 yang berperan sebagai koordinator pengumpul dana di tiap kecamatan. Setiap calon perangkat desa kabarnya harus menyetorkan uang hingga ratusan juta rupiah demi mendapatkan posisi tertentu. Akibatnya, proses rekrutmen yang seharusnya transparan kini berubah menjadi ajang transaksi gelap demi keuntungan pribadi sang penguasa daerah.
Detail Pemeriksaan Saksi Ahli
Lembaga antikorupsi secara tegas menetapkan status tersangka kepada Sudewo dan para kaki tangannya. Penyelidikan menunjukkan bahwa terdapat sekitar 601 jabatan yang menjadi komoditas bisnis haram tersebut. Jabatan-jabatan tersebut tersebar luas di ratusan desa dan puluhan kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Jadi, cakupan kasus korupsi ini tergolong sangat besar karena menyentuh hampir seluruh lapisan pemerintahan desa setempat.
Pihak berwenang juga mencurigai adanya tekanan atau pemerasan terhadap para calon pamong desa tersebut. Tim penyidik terus bekerja keras untuk melengkapi berkas perkara agar proses hukum bisa segera berjalan di pengadilan. Ke depan, KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam jaringan Tim 8 tersebut. Dengan demikian, publik berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi pejabat daerah lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka.